Portal Semua Informasi Lowongan Kerja Terbaru dan Terlengkap

Lowongan Penerimaan CPNS Kementerian Hukum dan HAM

Lowongan Penerimaan CPNS Kementerian Hukum dan HAM - Pemerintah Indonesia membuka lowongan pendaftaran CPNS untuk 19.210 orang yang akan ditempatkan dalam lingkungan lembaga MA (Mahkamah Agung) serta kementrian Hukum dan HAM. Informasi tersebut tertera pada situs Menpan.co.id dimana pemerintah mengundang peserta CPNS yang berpendidikan SMA sederajat hingga S1. Formasinya sendiri sejumlah 1.684 orang dilingkungan MA dan 17.526 Formasi dilingkungan HUKUM dan HAM.

Seperti yang diterangkan kalau Kementerian Hukum serta HAM juga akan buka sejumlah 21 jabatan yang terbagi dalam penjaga Instansi Pemasyarakatan sampai analisa keimigrasian. Serta untuk CPNS. Mahkamah Agung juga akan di buka tempat jadi calon hakim pada peradilan umum serta peradilan agama dan untuk peradilan tata usaha negara. Kesempatan ini kami juga akan mempublish kriteria CPNS Kementerian Hukum serta HAM th. 2017 yang sudah di publish lewat website resmi bkn. go. id.

Kementerian Hukum serta hak asasi manusia Republik Indonesia atau lebih di kenal dengan singkatan Kemenkumham RI adalah satu diantara Kementrian yang ada pada tatanan pemerintahan Indonesia yang mengepalai bidang dalam soal hukum serta hak asasi manusia. Kementerian Hukum serta HAM ini mempunyai tanggung jawab pada Presiden serta bernaung untuk memberi peranan dalam melakukan kebijakan di bagian hukum serta hak asasi manusia. Kembali sekali lagi Kementerian Hukum serta hak asasi manusia Republik Indonesia tengah buka rekrutmen CPNS paling baru th. 2017 dengan besar-besaran. Kementerian Hukum serta HAM tengah mencari kemampuan muda yang berpendidikan minimum SMA sederajat sampai sarjana yang juga akan diletakkan pada unit serta kantor lembaga di lingkungan Kementerian Hukum serta HAM seluruh indonesia.



I. UNIT KERJA YANG MENDAPATKAN ALOKASI FORMASI (ALOKASI PENEMPATAN)

  • Sekretariat jenderal.
  • Direktorat Jenderal peraturan perundang-undangan.
  • Direktorat Jenderal administrasi hukum umum.
  • Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
  • Direktorat Jenderal imigrasi.
  • Direktorat Jenderal kekayaan intelektual.
  • Direktorat Jenderal hak asasi manusia.
  • Inspektorat jenderal.
  • Badan pembinaan hukum nasional.
  • Badan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia.
  • Badan pengembangan sumber daya manusia hukum dan hak asasi manusia.
  • Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan hak asasi manusia seluruh Indonesia.
II. JABTAN, KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN JUMLAH ALOKASI FORMASI


III. KRITERIA PELAMAR

Kebutuhan dari masing-masing jabatan diperuntukkan bagi pelamar dengan kriteria

  • Cumlaude adalah pelamar lulusan terbaik (cumlaude/dengan pujian ) dari perguruan tinggi terakreditasi a atau unggul dan program studi terakreditasi a/  unggul pada saat lulus dan dibuktikan dengan keterangan Lulus cumlaude/ pujian pada ijazah atau transkrip nilai
  • Disabilitas adalah pelamar yang menyandang disabilitas/ berkebutuhan khusus dengan kriteria mampu melakukan tugas seperti menganalisa/ mengetik dan menyampaikan buah pikiran dan berdiskusi
  • Putra putri Papua dan Papua Barat adalah pelamar dengan kriteria menamatkan pendidikan SD, SMP atau SLTP dan SMA atau SMK di wilayah Papua dan Papua Barat atau berdasarkan garis keturunan orang tua asli Papua yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kelurahan atau kepala desa
  • Pelamar umum adalah pelamar yang tidak termasuk kriteria sebagaimana point 1 dan 3 di atas
IV. PERSYARATAN PELAMAR
  • Warga negara Indonesia
  • Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih
  • Tidak pernah diberhentikan Dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, anggota TNI/polri, pegawai BUMN atau BUMD atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta
  • Tidak berkedudukan sebagai calon pegawai negeri sipil atau pegawai negeri sipil, prajurit TNI, anggota TNI/ polri, dan siswa sekolah ikatan dinas pemerintah
  • Tidak menjadi anggota atau pengurus Partai politik atau terlibat politik praktis
  • Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan
  • Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan jabatan yang dilamar
  • Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkotika dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya
  • Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
  • Bagi wanita tidak bertato atau bekas tato dan ditindik atau bekas tindik anggota badan lainnya selain ditelinga kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama atau adat dan bagi pria tidak bertato atau bekas tato dan tindik atau bekas tindik anggota badan lainnya selain ditelinga kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama atau adat
  • Pelamar merupakan lulusan
    • Dokter spesialis, dokter umum, sarjana S1 dan Diploma D3, dengan indeks prestasi kumulatif minimal 2,75. Khusus untuk pelamar dengan kategori putra putri papua dan papua barat IPK minimal adalah 2,5
    • SLTA sederajat dengan nilai minimal pada ijazah rata-rata 7,0 atau 3 skala 1 sampai 4 atau b dan diutamakan memiliki keterampilan komputer (melampirkan sertifikat komputer). Khusus untuk pelamar dengan kategori putra putri papua dan papua barat dengan nilai minimal pada ijazah rata-rata 6,0 atau 2 Skala 1-4 atau B dan diutamakan memiliki keterampilan komputer
  • Usia pada tanggal 1 Agustus 2017
    • Minimal 18 tahun dan maksimal 33 tahun 0 bulan 0 hari untuk dokter spesialis, dokter umum sarjana S1
    • Minimal 18 tahun dan maksimal 30 tahun 0 bulan 0 hari untuk diploma D3
    • Minimal 18 tahun dan maksimal 28 tahun 0 bulan 0 hari untuk SLTA
  • Tinggi badan untuk pelamar jabatan analis keimigrasian dan pemeriksa keimigrasian
    • Pria minimal 165 cm
    • Wanita minimal 158 cm
  • Tinggi badan untuk pelamar jabatan penjaga tahanan
    • Pria minimal 160 cm
    • Wanita minimal 155 cm
  • Pelamar dengan kualifikasi pendidikan Diploma D3 dan SLTA sederajat yang mendaftar pada kantor wilayah harus sesuai dengan domisili yang tercantum dalam KTP
  • Apabila pelamar yang domisilinya tidak sesuai dengan ktp dan Ingin mendaftar pada wilayah domisilinya wajib membuat surat keterangan dari Kelurahan atau kantor desa setempat yang menerangkan bahwa yang bersangkutan telah memilih minimal 1 tahun pada wilayah tersebut.





VI. TAHAPAN SELEKSI

1. Tahapan Seleksi Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Sarjana/S1
  • a. Seleksi Administrasi
  • b. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) menggunakan Computer Assisted Test (CAT)
  • c. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) terdiri dari:
    • Substansi Jabatan menggunakan Computer Assisted Test (CAT) dengan bobot 50%.
    • Wawancara dengan bobot 50%.
  • d. Khusus pelamar jabatan pengelola Teknologi Informasi, Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) terdiri dari:
    • Praktek kerja komputer dengan bobot 50%.
    • Wawancara dengan bobot 50%.
2. Tahapan Seleksi Diploma III/D3
  • a. Seleksi Administrasi terdiri dari:
    • Verifikasi dokumen lamaran yang diterima melalui PO. BOX
    • Verifikasi dokumen asli dan Pengukuran tinggi badan
  • b. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) menggunakan Computer Assisted Test (CAT)
  • c. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) terdiri dari:
    • Substansi Jabatan menggunakan Computer Assisted Test (CAT) dengan bobot 50%.
    • Pengamatan Fisik dan Keterampilan (PFK) dengan bobot 50%.
3. Tahapan Seleksi SLTA/Sederajat
  • Seleksi Administrasi terdiri dari:
    • Verifikasi dokumen lamaran yang diterima melalui PO. BOX
    • Verifikasi dokumen asli dan Pengukuran tinggi badan
  • Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) menggunakan Computer Assisted Test (CAT)
  • Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) terdiri dari:
    • Kesamaptaan dengan bobot 50%.
    • Pengamatan Fisik dan Keterampilan (PFK) dengan bobot 50%.

VIII. LAIN-LAIN



Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Tags :

Related : Lowongan Penerimaan CPNS Kementerian Hukum dan HAM